Pengertian, Ciri-Ciri Dan Jenis-Jenis Norma Hukum

Pengertian Norma Hukum

Norma hukum merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang yang sifatnya memaksa dan mengikat. Aturan ini dibuat guna melindungi kepentingan masyarakat dan sebagai tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Ciri-ciri Norma Hukum

Norma-norma hukum memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan norma lainnya, adapun ciri-ciri norma hukum adalah sebagai berikut :

1. Dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang – Suatu negara tentunya memiliki aturan-aturan dalam bentuk norma hukum. Misalnya di Indonesia, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memegang kekuasaaan dalam membentuk UU (Undang-Undang). 
2. Mengikuti hierarki tertentu – Hierarki disini mengartikan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dimana norma hukum yang lebih rendah bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi.
3. Terdapat aturan yang mengatur pergaulan hidup manusia – Untuk mengatur warga negaranya, pemerintah membuat aturan tertulis berupa norma hukum. Aturan ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya maupun antar warga negara. Selain itu juga terdapat hukum tidak tertulis yang hanya berlaku di daerah tertentu saja.
4. Peraturannya bersifat memaksa – Norma hukum bersifat memaksa artinya norma ini harus dipatuhi tanpa kecuali oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum norma tersebut.
5. Disertai sanksi yang tegas dan memaksa – Agar norma hukum dipatuhi maka diberikan sanksi yang tegas dan memaksa bagi para pelanggarnya seperti denda, penjara, bahkan hukuman mati.

Jenis-Jenis Norma Hukum :

     Berikut ini akan diulas beberapa contoh norma-norma hukum dilihat dari jenis atau pengelompokannya. Hubungan yang Diatur, ada 2 bentuk hukum yang diatur dan mempunyai keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. Hukum Publik

Hukum ini mengatur hubungan antara negara dengan warga negara seperti HTN, HTUN, hukum pidana. Contoh-contoh terkait hukum publik seperti diuraikan di bawah ini :

• HTN (Hukum Tata Negara) mengatur mengenai norma terkait praktek ketatanegaraan misalnya bentuk negara-negara, dan tugas-tugas negara. Contoh pelanggarannya adalah kasus Hendraman Supandji terkait habisnya masa bakti jaksa agung seiring habisnya masa bakti presiden. Pada saat itu ia secara otomatis diangkat menjadi jaksa agung tanpa melalui pelantikan untuk presiden masa masa bakti berikutnya. Oleh karena itu, pada September 2009 mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan kepada MK terkait kasus ini. 
• Seperti namanya, HTUN (Hukum Tata Usaha Negara) berkaitan dengan keadministrasian suatu negara. Contoh pelanggarannya adalah sengketa tentang pengosongan rumah dinas oleh pensiunan dan didirikannya hunian ilegal di tanah milik pemerintah. 
• Melakukan penghinaan terhadap presiden melalui media sosial merupakan contoh pelanggaran hukum pidana. Perbuatan ini melanggar KUHP Pasal 310 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lambat sembilan bulan”.

2. Hukum Privat

Hukum privat mengatur hubungan antar warga negara seperti hukum perdata dan hukum dagang, adapun contohnya seperti dijabarkan berikut ini :

• Kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ia mengadukan keluhan terhadap pelayanan sebuah rumah sakit di blog, sehingga manajemen PT. Sarana Mediatama Internasional sebagai pengelola rumah sakit tersebut menggugatnya secara perdata maupun pidana. 
• Hukum dagang merupakan hukum yang mengatur dalam bidang perniagaan. Contoh pelanggaran dari hukum ini adalah adanya sebuah perusahaan yang menggunakan logo yang sama desainnya dengan logo perusaahan lain namun hanya berbeda namanya saja dimana perusahaan lain tersebut telah lebih dulu ada dan terdaftar. Perusahaan baru ini dapat dijerat dengan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2001. 

Ruang lingkup, ada 2 bentuk hukum yang diatur dan mempunyai keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. Hukum Nasional, salah satu hukum berdasarkan ruang lingkupnya adalah hukum nasional dimana hukum ini berlaku pada suatu negara saja. Contoh-contohnya seperti di bawah ini :

• UUD 1945 hanya berlaku di Indonesia.
• Hukum Mesir hanya berlaku di Mesir.
• Hukum Pidana Jepang hanya berlaku di Jepang. 

2. Hukum Internasional, hukum internasional merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antar negara, contoh dari hukum ini adalah:

• Hukum internasional yang berlaku secara universal seperti Declaration of Human Right (Deklarasi Universal tentang Hal-hak Asasi Manusia) pada tahun 1948. 
• Hukum internasional regional seperti European law (Hukum Eropa) yang hanya berlaku di Eropa Barat dimana hukum ini dikembangkan untuk organisasi internasional Uni Eropa.
• Hukum internasional yang berlaku secara khusus seperti perjanjian antara Indonesia dan Malaysia terkait batas wilayah kedua negara. 

Dalam bentuknya, ada 2 landasan hukum yang diatur dan mempunyai keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. Tertulis

Hukum tertulis merupakan suatu hukum yang telah ditulis dan ditetapkan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Contoh dari hukum tertulis yang ada di Indonesia sebagai berikut :

• UUD 1945, hukum ini merupakan hukum tertulis yang menjadi dasar hukum-hukum lainnya. UUD ditetapkan dan ditulis sejak negara Indonesia merdeka. 
• UU, peraturan ini ditetapkan dan ditulis sebagai pelengkap atau penjabaran dari pelaksanaan UUD 1945.
• Keppres (Keputusan Presiden), peraturan ini dibuat sebagai aturan tertulis yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh presiden.

2. Tidak Tertulis

Salah satu contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat dimana hukum ini harus dipatuhi oleh daerah tertentu pada masyarakat tertentu pula yang mengatur pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Karena tidak tertulis, peraturan dalam hukum ini dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun contohnya sebagai berikut:

• Hukum adat Bali dimana dalam sistem warisan anak laki-laki merupakan ahli waris keluarga sedangkan anak perempuan hanya menikmati harta yang ditinggalkan baik oleh suami atau orangtuanya. 
• Contoh lain adalah berlakunya hukum adat di Papua. Jika seseorang telah menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kecelakaan maka orang tersebut harus mengganti rugi dengan uang dan ternak babi.
• Penjatuhan hukuman pada hukum adat Aceh dilakukan secara bertahap yaitu pertama menasehati, kemudian memberi teguran, permintaan maaf di depan umum, dan terakhir pemberian hukuman seperti denda.

Berbagai ulasan tentang norma hukum berserta ciri-ciri dan contohnya telah dibahas diatas. Semoga dengan ini kita lebih memahami norma-norma hukum yang berlaku di negara kita dan menjadi insan yang tertib aturan hukum.